Bengkulu – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan secara resmi melarang penyelenggaraan studytour dan wisuda di
seluruh jenjang pendidikan di wilayahnya.
Keputusan ini diambil setelah banyaknya keluhan dari orang tua siswa yang merasa terbebani dengan biaya
tambahan untuk kegiatan tersebut. Melalui pernyataan resminya yang diunggah di akun TikTok pribadinya
(25/02).
Helmi Hasan menegaskan bahwa kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP,
hingga SMA/SMK, tidak diperkenankan mengadakan studytour maupun wisuda yang berpotensi menjadi beban
ekonomi bagi orang tua murid.
“Saya meminta seluruh kepala dinas dan kepala sekolah di Provinsi Bengkulu untuk tidak lagi mengadakan
studytour maupun wisuda yang membebani orang tua murid,” ujar Helmi Hasan yang saat ini masih
menghadiri Retret Magelang di Jawa Tengah, Selasa (25/2).
Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas banyaknya laporan dari wali murid yang merasa keberatan
dengan biaya studytour dan wisuda yang dinilai tidak ada manaatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, tren
perjalanan wisata edukatif dan acara wisuda semakin marak dilakukan oleh sekolah-sekolah di berbagai
jenjang pendidikan.
Namun, alih-alih menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi siswa, kegiatan tersebut justru membebani
finansial orang tua. Banyak wali murid mengeluhkan biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari
transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga berbagai keperluan tambahan lainnya. Bagi keluarga dengan
keterbatasan ekonomi, pengeluaran tersebut menjadi tekanan yang tidak perlu.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama tanpa adanya
tekanan finansial dari kegiatan yang tidak wajib. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan ini diambil
untuk memastikan bahwa pendidikan tetap inklusif dan tidak menambah beban bagi wali murid.
Helmi Hasan berharap kebijakan ini dapat dipahami dan didukung oleh seluruh pihak, termasuk kepala
sekolah, guru, hingga komite sekolah. Menurutnya, sistem pendidikan seharusnya lebih fokus pada
peningkatan kualitas pembelajaran ketimbang menyelenggarakan kegiatan yang justru menciptakan
kesenjangan ekonomi di antara siswa.
Langkah ini juga sejalan dengan prinsip pendidikan yang lebih
merata dan berkeadilan. Dalam beberapa kasus, siswa dari keluarga kurang mampu terpaksa tidak mengikuti
studytour atau wisuda karena keterbatasan biaya. Hal ini berpotensi menimbulkan perasaan terasing dan
ketidakadilan di lingkungan sekolah.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi siswa yang merasa tertinggal hanya karena
kondisi ekonomi keluarganya. Selain itu, sekolah diimbau untuk lebih kreatif dalam menyelenggarakan
kegiatan yang dapat meningkatkan pengalaman belajar tanpa harus membebani orang tua dengan biaya
tambahan.
Gubernur menegaskan bahwa pendidikan di Bengkulu harus tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya,
yaitu menciptakan generasi yang berkualitas. Anggaran pendidikan seharusnya lebih banyak dialokasikan
untuk meningkatkan mutu pembelajaran, kesejahteraan guru, serta pengembangan sarana dan prasarana
sekolah, bukan untuk kegiatan seremonial yang membebani masyarakat.
Sebelumnya, sejumlah daerah di
Indonesia juga mulai menerapkan kebijakan serupa, mengingat polemik yang muncul terkait studytour dan
wisuda yang bersifat komersial.
Pemerintah pusat sendiri telah beberapa kali mengeluarkan imbauan agar sekolah lebih bijak dalam
mengadakan kegiatan di luar pembelajaran formal.
Gubernur Helmi Hasan menutup pernyataannya dengan
harapan bahwa kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi sistem pendidikan di Bengkulu.
“Demikian, terima kasih untuk atensinya. Semoga Allah SWT menolong kita dalam menggapai ridho dan
ampunan-Nya,” tutupnya.(rsi)
